Program Anies-Sandi Tidak Bisa Masuk APBD Tahun 2017

Program Anies-Sandi Tidak Bisa Masuk APBD Tahun 2017

Program Anies-Sandi Tidak Bisa Masuk APBD Tahun 2017

Program Anies-Sandi Tidak Bisa Masuk APBD Tahun 2017 – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak dapat mencampuri pembahasan APBD Perubahan 2017 dan RKPD DKI 2018. Karena itu masih merupakan tanggung jawab dari Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono atau akrab disapa Soni ini menyatakan, RAPBD Perubahan 2017 menjadi hak penuh dari pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Sebab masa penyusunan anggaran perubahan tersebut dilakukan di masa pemerintahan Djarot yang masih menjabat hingga tanggal 15 Oktober mendatang. JUDI ONLINE

Terkait Tentang dengan APBD Perubahan tahun 2017 ini masih menjadi kewenangan Plt untuk menyelesaikan sampai tanggal 15 Oktober janji politik rakyat ini formulanya. Jadi seluruh proses harus diselesaikan,” ucapnya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Jumat.  SAKONG ONLINE

Program Anies-Sandi Tidak Bisa Masuk APBD Tahun 2017 – Dia menyadari saat pergantian pimpinan nanti, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno bakal memerintah Pemprov DKI selama dua bulan di tahun 2017. Meskipun tidak program mereka yang dianggarkan dalam APDB Perubahan tersebut, namun Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tetap bisa menjalankan program-program yang sudah ada.  ADUQ ONLINE

Program jangka waktu yang bisa diselesaikan harus sekali tembak seperti rakor, sosialisasi, training kalau bangun jembatan atau sesuatu yang bersifat fisik itu tidak bisa karena akan memakan waktu lebih dari dua bulan,” ucapnya.

Sementara itu terkait RKPD 2018, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan secara substansi pembahasannya masih menjadi wewenang Djarot. Hanya saja mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyusunannya harus memasukkan visi, misi dan program paslon terpilih ke dalam RKPD. AGEN QQ  

Sumarsono menambahkan, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa RKPD 2018 dan RAPBD Perubahan 2017 harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebab idealnya harus dilakukan secara bersamaan. DOMINO QQ ONLINE

Arahannya, RKPD 2018 disusunkan sesuai jadwal yang ketat kembali. Saya berharap RAPBD disahkan itu tepat waktu seperti yang kita telah berikan contoh lalu. Desember. Kalau bisa 30 November diselesaikan lebih bagus,” tutup Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.

BACA JUGA ARTIKEL : Jejak Pelarian Diri Tokoh Ulama Indonesia Rizieq Syihab

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*